IRIS KOLABORASI PERDAGANGAN MANUSIA DI NTT?

Oleh
Fidel Hardjo

Dagang manusia. Dagang sayur. Dagang sapi. Hampir tidak ada bedanya. Itu terjadi di NTT. Apakah ini bukan ganjil? Ganjil karena sebagai provinsi bermayoritas Kristiani, kok, ada jual-beli manusia. Di mana Hati Nurani? Siapa pemilik NTT ini? Pertanyaan ini relevan diangkat. Lebih-lebih, saat pilkada isu agama sangat nyaring.

Baru-baru ini FBC (6/5/13) menurunkan berita 5 TKW yang hendak dikirim ke Batam oleh PJTKI, PT. Tugas Mulia berhasil digagalkan pengiriman mereka berkat usaha Pater Paul Rahmat, SVD. Logikanya begini, kalau P. Paul Rahmat tidak berinisiatif mengobrol dengan 5 TKW ini, maka sudah pasti 5 perempuan NTT  berhasil “dijual”.

Tentu dagang manusia ini sudah lama. Sudah berapa korban yang sudah “terjual”, kita lebih banyak tidak tahu. Karena perkara jual manusia tentu “bekingnya” lebih solid daripada buka lapak jual sayur, atau urus lapak jual sapi ke Jawa. Ini alasan mengapa sulit dibongkar kasus ini. Team mereka sangat solid dalam berkolaborasi.

Buktinya, kelima TKW yang hendak dikirim ke Batam itu memiliki pemalsuan data. Umur di KTP berbeda dengan umur riil pemilik KTP. Lalu, surat rekomendasi keberangkatan kelima TKW ini juga resmi datang dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang (Nomor 562/308/TKT/2013) ditandatangani Kedis Nakertrans Kabupaten Kupang Gustaf H.I.Taopan. Kok begitu muda direkomendasi?

Apakah ini bagian kolaborasi? Mengapa semua data palsu di atas bebas dari penglihatan dan pengecekan? Sedihnya minta ampun! Atau jangan-jangan pemberi rekomendasi sudah disumbat duit oleh perekrut TKW. Sehingga, tanpa cross check data TKW langsung memberi surat rekomendasi. Ini menurut saya, kesalahan fatal.

Karena itu bukan hanya PT. Tugas Mulia yang harus diusut dan di-
black list tetapi Kedis Nakertrans NTT juga perlu diseret ke meja hukum. Minta pertanggungjawabnnya kok segampang itu beliau memberikan rekomendasi. Bukankah kita sering mendengar filosofi “kalau gampang kenapa tidak bikin sulit”. “Kalau sulit kenapa tidak dibikin gampang”. Kan, yang penting ujung-ujungnya duit.

Saya curiga beliau ini juga “kemabukkan” dengan filosofi ini. Tetapi kita harapkan dengan terbongkarnya kasus jual 5 TKW dengan sederet keganjilan maka perlu diusut tuntas. Termasuk siapa saja yang membeking perdagangan manusia NTT secara keji seperti ini. Apa saja yang mereka dapat dari hasil perdagangan gelap ini.

Diego Gambetta dalam bukunya “Codes of the Underworld – How Criminals Communicate” (2009) mengatakan aksi kriminal apa pun, tidak pernah terjadi secara solo –sendirian tapi kolaborasi. Mereka memiliki jaringan atau chanel yang luas. Penjahat itu sendiri memiliki bahasa komunikasi membangun lini jejaring kejahatan.

Penjahat tahu apa institusi dan siapa top leader yang “berpotensial” disogok. Meski arah ke sana berliku-liku. Sebab, penjahat butuh informan (orang dekat) yang bisa mengkomunikasikan bahasa penjahat kepada kuping pemilik institusi dan pemimpin yang menjadi sasaran berkomunkasi. Tentu, tak mudah karena selalu “bermain duit”.

Sehingga kenapa kejahatan (koruptor, pasar gelap, prostitusi, dll) sulit ditumpas? Karena penjahat sudah berhasil mengkomunikasikan bahasa mereka ke kuping orang-orang yang dituju. Maka, terjadilah kolaborasi kejahatan. Meski tampak luar terlihat bahwa kejahatan itu ada karena aksi solo. Tapi sebenarnya ada “kolaborasi”.

Penjahat memiliki rahasia yang membuat siapa saja takluk di bawah genggaman komunikasi mereka. Bahkan, kecanduan dengan kolaborasi cantik ini. Memang duit adalah sumber segalanya. Tinggal duit itu dipecahkan sesuai dengan kepentingan penerima. Jika penerima komunikasi itu butuh cash, ya ada. Butuh perempuan cantik, tinggal duit dipecahkan. Butuh mobil, rumah, perhiasan, juga duit selalu ada.

Berdasarkan pemikiran  Diego Gambetta, bagaimana penjahat berkomunikasi maka kita seakan-akan membuka kejahatan apa yang dinamakan dagang manusia di NTT. Saya tidak menggunakan istilah “human trafficking” karena istilah Inggris ini kadang “penuh penghalusan” dari arti sesungguhnya yang benar-benar “keji-tragis”.

Karena pengucapannya halus maka dianggap biasa. Jual beli manusia pun terasa biasa. Tetapi jika kita menyebutnya “perdagangan manusia” maka dengan menyebut dan membaca kata-kata itu sendiri kita merasa merinding. Itu pun jika kita merasa diri masih normal layaknya manusia yang berilmu, beriman, bersosial,dan bernurani.

Ada tiga hal yang menurut saya patut mengamini pemikiran Diego Gambetta. Pertama, membiarkan (permisif), Kedua, ignorant (ketidaktahuan), dan ketiga bekerja sama (kolaborasi). Ketiga-tiganya adalah ”satu paket” terperangkap hasil komunikasi penjahat, mulai dari meja kepala desa sampai ke kursi goyang gubernur.

Pertama, unsur membiarkan. Saya tidak yakin bahwa “pemilik NTT” ini melihat perdagangan manusia ini dianggap perkara biasa seperti rebut lapak jual sayur ibu-ibu di pasar. Para pemimpin kita yang sering hadir ke gereja, memberi sedekah, dan berpidato dengan sederet ayat Kitab Suci, bahkan saat kampanye menyebut dirinya sangat Kristen-Katolik, toh membiarkan perdagangan manusia. Kok akhirnya begini?

Unsur membiarkan ini sudah lama berlangsung. Selama eksisnya penjahat perekrutan TKW.  Namun, siapa saja yang berkolaborasi dengan penjahat ini, tentu butuh penelusuran yang intens. Tetapi, kolaborasi itu ada. Komunikasi dengan penjahat juga ada. Kelihatannya ini “kejahatan solo” padahal “kejahatan kolaborasi”.

Karena itu, tidak ada jalan lain untuk menghentikan perdagangan manusia di NTT selain para “pemilik NTT” ini membersihkan diri dari komunikasi dengan penjahat. Selama komunikasi itu tetap (kecanduan) terpelihara, maka agak sulit menggunting mata rantai kejahatan perdagangan manusia di NTT. Pakai demo-an pun sama saja.

Dengan menghentikan komunikasi dengan penjahat maka kita yakin pemilik NTT bisa bersikap tegas, cepat dan tepat. Untuk bisa menghentikan ini butuh ketegasan pemimpin “banting stir”. Institusi atau pribadi yang menjadi sarang dan rawan tempat curhat penjahat perlu direhabilitasikan. Atau, kata kasarnya dipantau dan ditangkap!

Kedua, ignorant (ketidaktahuan). Tidak semua orang tahu jika ada perdagangan manusia di NTT. Sehingga, kepala desa dengan lugu memberi surat izin pengesahan untuk warganya yang menjadi TKW. Pengurus KTP –pun sama lugunya. Paling diberi uang lembur atau uang rokok, maka KTP-nya sudah siap jadi.

Kantor pengrekrutan TKW yang jelas-jelas perdagangan manusia juga ada di depan rumah tidak terpanggil untuk melaporkan ke polisi. Ya, itu tadi, karena tidak tahu. Unsur ketidaktahuan itu lebih parah lagi menjangkit para pemimpin. Memang tidak semua seperti pemikiran Diego Gambetta bahawa ada kolaborasi dengan pemimpin.

Ada juga pemimpin yang begitu lugu. Meski dia sendiri tidak terlibat dengan aksi kejahatan tetapi apa saja yang diberitakan dan disodorkan bawahannya diterima begitu saja. Main tancap tanda tangan tanpa belajar dan dalami apa yang ditanda-tangani. Lapisan-lapisan ketidaktahuan itu menjadi momen yang baik bagi penjahat.

Karena itu, kepala desa juga perlu ditatar. Agar lebih berhati-hati mengeluarkan dan mengesahkan surat izin terutama berkaitan dengan upaya penjahat membawa pergi putra-putri desa untuk didagang ke kota-kota besar atau negara lain. Kantor pengurus pengadaan KTP juga perlu rutin ditatar dan dimonitor agar pemalsuan yang sering terjadi bisa dihentikan dan bila perlu staf yang “ikut main” diberhentikan.

Ketiga, kolaborasi. Kita harus jujur mengatakan bahwa institusi yang paling berpotensial dikomunikasikan oleh penjahat adalah polisi. Di mana-mana institusi polisi menjadi sandaran terakhir para penjahat. Jika polisi sudah takluk dikomunikasikan maka aksi penjahat semakin mendarat bebas. Inilah yang disebut oleh Diego Gambetta sebagai pucuk komunikasi kriminal sebenarnya berawal di sini.

Kalau polisi membeking kejahatan maka apalagi yang mau dteriak. Siapa lagi yang mau lacak kejahatan? Apa mungkin maling tangkap maling? Dan, sederet pertanyaan tentunya berakhir dengan “diam”. Selain institusi polisi tentu institusi yang berkaitan dengan perdagangan manusia. Institusi Nakertrans kabupaten dan provinsi juga menjadi incaran penjahat perdagangan manusia untuk ditakluki-dijinaki.

Jika institusi ini main tancap surat izin, tentu punya alasan main tancap karena sudah “dikomunikasikan” oleh penjahat maka aksi penjahat sudah mencapai titik final. Karena secara prosedural, usaha mereka untuk melegalkan perdagangan manusia sudah mendapat “izin secara terhormat”. Apakah pemberian surat izin kelima TKW oleh Nakertrans ke Batam itu bagian kolaborasi? Ada kemungkinan, ya.

Pertanyaannya tersisah adalah siapa yang mau lacak dan telusuri? Jika orang dalam dan penjahat berkolaborasi apa masih ada pihak yang terpanggil? LSM, Gereja, mahasiswi, wartawan, dan organisasi sosial lainnya. Kita berharap pilgub RONDE KEDUA yang akan tinggal beberapa hari lagi, harus mengangkat isu ini sebagai salah satu keperihatinan warga NTT. Sejauh mana solusi dan aksi nyata kedua paket cagub.

Apalagi, kedua-duanya adalah gubernur dan wakil gubernur incumbent NTT, toh maju dengan menyisahkan perkara perdagangan manusia NTT. Kita tunggu aksinya. (Kompas)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s